Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Pemotong PPh Pasal 21/26:

•        pemberi kerja yang terdiri dari:

1. orang pribadi dan badan;
2. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.

•        bendahara atau pemegang kas pemerintah

•        dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain

•        orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa

•        Penyelenggara kegiatan

Pemberi kerja bukan pemotong pasal 21/26:

•        Kantor perwakilan negara asing

•        Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan

•        Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

Penerima Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21/26:

•        pegawai;

•        penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;

•        bukan pegawai;

•        anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai;

•        mantan pegawai;

•        peserta kegiatan:

–       Peserta perlombaan

–       Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja

–       Peserta/anggota kepanitiaan

–       Peserta pendidikan, pelatihan dan magang

–       Peserta kegiatan lainnya

Penghasilan yang di kenakan pasal 21/26: 

•        penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur

•        penghasilan penerima pensiun secara teratur

•        uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun;

•        penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas

•        imbalan kepada bukan pegawai;

•        imbalan kepada peserta kegiatan;

•        imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

•        imbalan kepada mantan pegawai;

•        penarikan dana pensiun oleh pegawai.

• WP PPh final
• WP PPh NPK(norma perhitungan khusus)

Penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21/26:

•        Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa

•        Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah

•        Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja

•        Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah

•        Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

sumber: PER-31/pj/2012, Slide kemenkeu RI DJP 2013